IDLE MONEY : ANTARA KETAKUTAN DAN PELUANG

(Studi Kasus di UPK PNPM MPd Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)Gambar

Oleh:

Selamet, SE

(Failitator Pemberdayaan Kecamatan Karangreja)

 

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui persoalan-persoalan yang sekarang ini lagi trend dikalangan UPK PNPM MPd khususnya tentang pengelolaan dana bergulir disamping persoalan NPL (Non Performance Loan) yaitu diantaranya persoalan idle money.

 

Idle money/barren money sebagaimana dalam enskilopedia Bank dan dan lembaga keuangan lainnya didefinisikan sebagai uang yang belum digunakan, seperti uang tunai yang tersimpan dalam peti atau kelebihan alat-alat likuid dalam suatu bank. Dalam berbagai literature banyak yang mengupas tentang definisi  idle money.

 

Teguh Wahyono, M.B.A., Aff.W.M mendefiniskan dana nganggur (Idle money) adalah Money that does not earn any income (such as interest) and thus may gradually lose its value due to inflation. Dalam konteks tersebut dana menganggur dapat diartikan sebagai dana yang tidak produktif dan oleh karenanya tergerus oleh inflasi. Dana menganggur juga disebut dengan barren money atau never money.

 

Menurut kronologis kejadiannya, dana nganggur terbentuk setelah seseorang/keluarga memenuhi seluruh keperluan harian dan kewajibannya, memenuhi kebutuhan hari esok termasuk asuransi, dana darurat, dana pendidikan, persiapan melahirkan, dan lain sebagainya. Dalam konteks tersebut, para ahli perencana keuangan membagi Uang atau dana yang kita miliki menjadi now money, later money, dan never money. 
Now money adalah dana yang digunakan untuk keperluan sehari hari dan membayar kewajiban., later money bisa didefinsikan sebagai dana darurat dalam bentuk tabungan, deposito, dana pensiun, asuransi, maupun dana pendidikan anak. Adapun never money adalah uang yang tidak digunakan untuk keperluan apapun, alias dana nganggur.

Dalam Ajaran agama (Islam) ditekankan agar setiap harta diproduktifkan alias jangan sampai menganggur. Hal ini bisa terlihat dari hukum zakat dimana harta yang tidak produktif dikenakan zakat lebih besar daripada harta yang produktif. Infaq dan nafkah sendiri asal akar kata ‘nafaqa’ yang berarti adalah ‘menyalurkan’. Maksudnya, semestinya uang haruslah dialirkan dan tidak dibiarkan menganggur.

 

Sebagai dana yang tidak produktif, dana nganggur dapat diasosiasikan dengan sejumah uang kas (cash) atau dana yang ditabung tetapi tanpa bunga/bagi hasil. Sehingga nilai dari dana nganggur akan selalu tergerus oleh inflasi.

 

Berikut adalah ilustrasinya:

Bila kita memiliki dana nganggur sebesar 100 juta, dan tingkat inflasi adalah 8 persen per tahun. Maka dalam setahun nilai dana yang dimilikinya akan berkurang sebesar 8.000.000,-. Menghindari kerugian tersebut, sejumlah dana nganggur yang dimiliki sebaiknya diberdayakan. Tujuannya adalah mengembangkan, atau mengurangi gerusan inflasi terhadap sejumlah dana nganggur tersebut. Memang, pada prinsipnya Investasi dimaksudkan untuk mengumpulkan/menumbuhkan kekayaan atau sudah kaya dan ingin memberikan warisan”. Atau dalam kalimat lain, Investasi untuk pengembangan kekayaan, atau sekedar membatasi/menunda konsumsi.

 

Tujuan yang berbeda akan mengakibatkan pilihan investasi yang berbeda pula. Perencana keuangan membagi investasi menjadi 2 (dua) bentuk investasi:

  • Investasi Langsung, dengan membuka atau berpartisipasi dalam suatu bidang usaha. Dalam konteks ini dana nganggur dapat dijadikan modal.
  • Investasi Tidak Langsung, dengan membeli produk keuangan yang memberi tingkat imbal hasil tertentu.

 

Setiap instrumen investasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kuncinya, Semakin kita memahami produk investasi, menguasai cara kerjanya, tahu cara bermainnya, maka semakin kecil pulalah risikonya.

 

Setelah memahami resikonya, yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah tingkat imbal hasil yang dikehendaki. Dalam Investasi harus pula ditentukan jangka waktu untuk mencapai hasil yang direncanakan.

 

Setelah semua itu dilakukan, barulah menentukan produk investasinya., kemudian memantau perkembangan investasi tersebut, misalnya setiap enam bulan lakukanlah evaluasi apakah targetnya tercapai. Apabila tidak tercapai, maka perlu dipertimbangkan untuk pindah ke produk investasi jenis lainnya.

 

Apabila seseorang memiliki waktu luang dan dapat terus memantau kinerja instrumen investasi, mungkin lebih baik baginya untuk menginvestasikan dana nganggurnya sedikit demi sedikit. Tetapi bila waktu yang dimiliki terbatas, dapat juga langsung tanamkan sekaligus, atau memecah dana nganggur pada beberapa produk investasi (diversifikasi).

 

Pengalaman UPK PNPM MPd Karangreja

UPK Karangreja hadir dengan semangat yang berbeda dengan lembaga perkreditan yang selama ini beredar di masyarakat. UPK langsung menuju pada kelompok yang selama ini tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (bank). UPK Karangreja masuk di desa dan lansung bersaing dengan lembaga pelepas uang (rentener atau bank plecit/ harian) yaitu rumah tangga miskin. UPK Karangreja masuk pada kelompok sasaran yang selama ini belum terlayani oleh akses permodalan dari pemerintah. Ini merupakan tantangan yang pertama di hadapi dan tidak mudah untuk lulus.

 

Orang miskin dan kelompok perempuan yang termarjinalkan merupakan sahabat dan keluarga UPK Karangreja. UPK hadir dengan terobosan antara lain :

  1. Memberikan pinjaman pada kelompok yang tidak pernah dipandang layak oleh lembaga keuangan formal ;
  2. pinjaman dilakukan secara bergulir;
  3. pinjaman tanpa agunan;
  4. sistem tanggung renteng;
  5. penuh dengan keterbukaan
  6. memberikan kesempatan orang marginal (miskin & perempuan) untuk usul dan memutuskan aturan perguliran, termasuk suku bunga;
  7. UPK melayani dengan melalui pendekatan kelompok

 

Dalam perjalanannya UPK PNPM MPd Kecamatan karangreja mengalami pasang surut., salah satunya adalah idle money yang cukup besar.

 

Persoalan dana bergulir seperti idle money di UPK PNPM MPd Karangreja awalnya muncul pada akhir tahun 2011 dimana UPK PNPM MPd karangreja menghentikan sementara perguliran selama 3 bulan mulai bulan September sampai nopember imbas dari adanya penyelewengan dana bergulir oleh eks pengurus UPK PNPM MPd dimana dampak dari kasus tersebut UPK  mengalami masa suram dan kepercayaan masyarakat terhadap UPK juga sangat berkurang hampir mendekati titik nadir. 

 

Sejalan proses recovery UPK PNPM MPd pasca kasus penyelewengan, guna penyelamatan dana bergulir SPP-UEP melalui berbagai komponen kebijakan termasuk penerapan asas kehati-hatian (prudential) dalam penyaluran kredit untuk melihat seberapa potensi kelompok yang sebenarnya sehingga dampak yang timbul yaitu adanya idle money yang cukup besar. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari UPK PNPM MPd dan juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap UPK PNPM MPd itu sendiri. 

Tabel Perkembangan Jumlah Idle Money SPP-UEP

Kurun Waktu Desember 2011 s.d Juni 2013

Periode

SPP

UEP

TOTAL

Desember 2011

579.182.189

234.603.370

813.785.559

Maret 2012

793.392.493

255.922.413

1.049.314.906

Juni 2012

630.980.871

242.041.901

873.022.772

September 2012

       717.554.585

244.889.350

962.443.935

Desember 2012

702.738.146

322.558.531

1.025.296.677

Maret 2013

615.477.267

151.111.721

766.588.988

Juni 2013

60.241.901

170.125.153

230.367.054

 

Beberapa langkah yang sudah dan sedang dilakukan UPK PNPM MPd Karangreja Mengelola Idle Money

Dalam mengatasi persoalan tersebut banyak cara dan kebijakan yang dilakukan UPK PNPM MPd Kecamatan Karangreja selama ini. Adapun kebijakan kebijakan itu yaitu pada dasarnya untuk memudahkan dan mengefektifkan pengelolaan dana seperti : penurunan suku bunga pinjaman,  penambahan jumlah anggota kelompok, penambahan alokasi pinjaman, pengembangan/penciptaan kelompok baru dan penerapan diversifikasi skema kredit. Namun kebijakan ini juga tidak lepas dari plus minus ketika diaplikasikan dilapangan apalagi jika dilakukan dengan tidak hati-hati justru akan menambah persoalan baru.

 

  1. 1.     Penurunan tingkat suku bunga pinjaman

Sebagaimana kita ketahui selama ini suku bunga rata-rata di UPK PNPM MPd adalah 1,5 persen perbulan atau 18 persen pertahun. Dimana suku bunga pasar untuk lembaga keuangan lainnya kisaran 1 – 2,5 persen perbulan dengan berbagai system dan mekanisme yang berbeda-beda. Hal ini berarti suku bunga UPK PNPM MPd masih dikategorikan tinggi apalagi sasaran pergulirannya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM). Belum ditambah lagi apabila ada birokrasi yang panjang sebelum dana pinjaman diterima oleh anggota kelompok pemanfaat. Seperti halnya penambahan bunga/jasa kepada anggota kelompoknya, yang dimulai dari Desa, TPK, KED (Kader Ekonomi Desa) atau sebutan lain, Pengurus Kelompok atau lainnya.

 

Sebagai ilustrasi misalnya suku bunga dari UPK PNPM MPd 1,5persen kemudian masing-masing pelaku menambahkan 0,25 – 0,5 persen, bisa dibayangkan berapa suku bunga yang harus ditanggung anggota RTM tersebut?. Sehingga bisa dipastikan suku bunga pinjaman yang harus ditanggung oleh anggota kelompok menjadi besar bahkan melebihi suku bunga lembaga keuangan lainnya dan jelas akan memberatkan anggota kelompok dalam membayar angsurannya. Maka benar adanya jika ada cibiran dari pihak-pihak yang tidak senang bahwa pinjam di UPK PNPM MPd justru akan menambah berat beban ekonomi kaum RTM dan meningkatkan angka kemiskinan serta memberi peluang terjadinya penyelewengan. Padahal seperti kita ketahui esensi program ini adalah pemberdayaan guna pengentasan kemiskinan dan bukan semata-mata menguntungkan para pemburu rente diatas beban kaum RTM.

 

Untuk mengatasi persoalan diatas UPK PNPM MPd Karangreja sejak bulan februari 2012 telah menerapkan kebijakan penurunan tingkat suku bunga pinjaman yang semula 1,5 persen per bulan menjadi 1,3 persen perbulan, dan mensosialisasikannya melalui forum resmi seperti MAD, Musdes, Leaflet, papan informasi dan proses verifikasi serta pencairan perguliran. Serta memangkas birokrasi yang panjang menjadi lebih simple dan transparan serta tidak membebani anggota kelompok pemanfaat. Jika didalam kelompok ada penambahan bunga maka harus dituangkan dalam aturan kelompok dan penggunaannya. Kebijakan ini telah berjalan sejak MAD Pertanggungjawaban UPK PNPM MPd Tahun 2011 dan Rencana Kerja UPK PNPM MPd Tahun 2012.

 

  1. 2.     Penambahan Jumlah Anggota kelompok

Di Kelompok-kelompok SPP/UEP saat ini jumlah anggotanya rata-rata antara 5 – 20 orang, sehingga masih bisa dikembangkan semaksimal mungkin dengan menambah jumlah anggota peminjam dalam satu kelompok. Namun ini juga mempunyai kelemahan yaitu adanya anggota baru dapat menimbulkan persoalan baru dalam kelompok sehingga alternative penanganannya pengurus kelompok harus selektif dalam menerima keberadaan anggota baru dan juga jika jumlah anggota terlalu banyak hanya dalam satu kelompok akan menambah beban kelompok ketika ditemukan adanya tunggakan/kemacetan sehingga resiko kredit juga menjadi lebih besar.

 

  1. 3.     Penambahan Jumlah Alokasi pinjaman kelompok

Kebijakan ini dapat dilakukan manakalah kelompok tersebut mempunyai riwayat pinjaman yang baik atau dikategorikan sehat dalam pengelolaan dana bergulirnya. Kebijakan penambahan jumlah alokasi pinjaman kelompok sebaiknya juga harus hati-hati, karena selama ini di kecamatan karangreja ada asumsi bahwa pinjaman berikutnya pasti akan ditambah alokasinya sehingga UPK perlu waspada khususnya terhadap batas alokasi pinjaman maksimal. Mekanisme yang dilaksanakan kaitannya dengan kebijakan ini yaitu dengan melihat riwayat kelancaran dan kemampuan kelompok (anggota) secara seksama selama beberapa periode pinjaman. Karena jika tidak hati-hati kebijakan justru akan menambah beban kelompok. Oleh karena itu bagi kelompok diberikan tawaran batas masa periode pinjaman selama satu periode sampai dengan 24 bulan.

 

  1. 4.     Penambahan kelompok baru

Salah satu cara yang kelihatannya cukup mudah dilakukan dalam menangani idle money adalah menambah market baru yaitu pembentukan kelompok baru. Hanya saja hal tersebut harus dilakukan secara hati-hati ketika UPK PNPM MPd tidak mempunyai daftar inventaris nama anggota kelompok peminjam (data base kelompok) dan riwayat pinjamannya. Karena sangat besar kemungkinan adanya doble nama/ duplikasi nama yang sama atau munculnya peminjam dalam satu keluarga dengan sumber pendapatan hanya satu tetapi ada di dalam kelompok yang sama atau kelompok berbeda.

 

Pengalaman di lapangan, kebijakan ini bisa juga digunakan oleh oknum UPK PNPM MPd yang nakal untuk menyiasati kelompok / anggota kelompok yang macet untuk diperbahurui pinjamannya dengan system rescheduling tanpa melibatkan kelompok dan pelaku-pelaku lain, seolah-olah pinjamannya lancar dan tidak ada tunggakan (NPL). Ataupun dengan membuat kelompok baru (kelompok fiktif) yang anggotanya nama-nama anggota lancar atau bahkan nama fiktif sehingga, pertumbuhan kelompok terlihat tinggi. Maka untuk memberlakukan kebijakan ini UPK harus pro aktif bersama desa untuk mendata keberadaan kelompok baru dengan melampirkan keterangan desa atau apapun namanya tentang keberadaan kelompok di desanya.

 

  1. 5.     Diversifikasi skema kredit

Salah satu terobosan yang dilakukan UPK PNPM MPd Kecamatan Karangreja dalam mengatasi idle money yaitu dengan mengembangkan system kreditnya atau lebih dikenal dengan Diversifikasi Skema Kredit. Diversifikasi skema kredit merupakan salah satu usaha UPK PNPM MPd untuk menerapkan system pinjaman dengan lebih dari satu.

 

Seperti kita ketahui sampai dengan saat ini hampir semua UPK PNPM MPd  menerapkan system pinjamannya hanya satu produk yaitu system pinjaman 1 tahun untuk masa kreditnya dan system angsuran bulanan. Masih ada keraguan dan ketakutan untuk mengembangkan system skema kredit sehingga berakibat UPK PNPM MPd kurang kreatif dalam pengelolaan dana bergulir.

 

UPK PNPM MPd Karangreja dalam mengatasi adanya idle money menerapkan pengembangan skema kreditnya yaitu skema kredit triwulan, semesteran, musiman, 10 bulanan dan periode 1 tahun (seperti yang selama ini banyak dilakukan UPK PNPM MPd lainnya) serta 18/24 bulan. Mengenai system angsuran untuk masing-masing skema dilakukan dengan 3 cara yaitu Bulanan, Triwulanan, Semesteran.

  1. Bulanan

Untuk angsuran system bulanan ini merupakan system angsuran yang biasa dilakukan yaitu kelompok mengangsur pokok dan bunga untuk setiap bulannya.

  1. Triwulanan

Sistem angsuran triwulanan yaitu dimana sebuah kelompok untuk setiap bulannya hanya mengangsur bunganya saja namun setiap tiga bulan atau di bulan ketiga beserta pokoknya.

  1. Semesteran (6 bulanan)

Hampir sama dengan system triwulanan hanya saja pengembalian pokok dilakukan pada setiap semester (6 bulan).

 

Dalam menerapkan diversifikasi system perguliran ini mekanismenya harus hati-hati dan selektif sehingga tidak mengganggu system yang selama ini sudah berjalan. Sistem atau skema kredit ini sudah mendapat persetujuan BKAD melalui forum MAD dan tertuang dalam Aturan dan Mekanisme Perguliran SPP-UEP Kecamatan Karangreja.

 

Penutup

PNPM-Mandiri Perdesaan sangatlah strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat representative, mengakar dan kondusif bagi berkembangnya modal sosial (Social Capital) masyarakat dimasa mendatang serta menyiapkan program masyarakat berikutnya dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat seperti kelompok swasta (Privat Sector  ).

 

Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada kredit yang tidak mempunyai resiko (tanpa resiko) karena setiap kredit pasti beresiko tergantung bagaimana kita menyalurkan kredit tersebut. Sebuah kredit baru akan beresiko setelah kredit/dana diterima oleh nasabah/orang/kelompok. Maka jika kita akan memberikan kredit/pinjaman maka harus siap dengan resiko kredit seperti tunggakan/kemacetan, artinya kita siap untuk melakukan penagihan (refresif) dan pencegahannya seperti pembinaan kepada nasabah dan analisa kredit yang cermat (preventif). Sehingga apa yang sebelumnya menjadi sebuah ketakutan justru berubah menjadi peluang emas dalam usaha/bisnis.

 

Dalam mengelola idle money diperlukan keberanian dan insting bisnis (enterpreuner) yang baik dari pelaku-pelaku di UPK, dimana sekilas dana tersebut aman selama tersimpan di bank tapi justru ini bentuk ketakutan UPK ketika tidak berani menyalurkan kredit tersebut serta menyalahi aturan tentang keberadaan UPK itu sendiri. Dimana UPK ada karena bertujuan untuk mengelola dana program dan perguliran dengan prinsip pemberdayaan agar lebih bermanfaat guna pengentasan kemiskinan dan bukan semata-mata hanya untuk cari aman sendiri dengan menidurkan dana perguliran di bank dan akan mendapatkan bunga bank.

Iklan
By masselamet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s